KasadJenderal TNI Dudung Abdurachman saat menerima kunjungan pengurus Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Mabesad, Jakarta, Selasa (31/5/2022). ANTARA/HO-DispenadJakarta (ANTARA) -Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mendukung penuh penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan PolresBanyumas. Jl. Merdeka No. 32, Purwokerto, Jawa Tengah. 0281 636110 . Untuk melihat alamat kantor polisi di provinsi lain, klik Kantor Polisi di Indonesia. Baca juga: 1 Prosedur Pembuatan SKCK. 2 Persyaratan Pembuatan SIM Dinamika yang berkembang, apa yang telah dilakukan oleh saudara Razman Arif Nasution dianggap telah mencederai selain advokat-indonesia' title='Kongres Advokat Indonesia'>Kongres Advokat Indonesia juga profesi advokat," ungkapnya. "Sehingga, apa yang dilakukan bukan cerminan dari seorang advokat." "Oleh karena itu, secara resmi dalam SK kami ArtikelBerikutnya Kelurahan di Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Tinggalkan Balasan Batalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang Razman Arif Nasution Dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Kurs Selengkapnya. Harga Emas Antam. Harga Emas Pegadaian. Kategori. Alamat Perusahaan; Apotek; Asian Kudus(ANTARA) - Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Tengah mulai merintis program satu desa satu advokat untuk membantu masyarakat pedesaan agar lebih melek hukum dalam menghadapi sejumlah permasalahan hukum, kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah KAI Jawa Tengah, Theo W Winarto. contoh karya teknik potong lipat dan sambung kelas 3 sd. YOGYA - Kongres Advokat Indonesia KAI menyebut Indonesia tengah mengalami krisis multidimensi terlebih di sektor hukum. Hal itu dapat dilihat dari berbagai gelombang fenomena demokrasi maupun konsepsi penegakan hukum yang tumpul dan bertindak sewenang-wenang. "Karena setiap hari kita dihadirkan pada konsepsi dan sajian penegakan hukum yang salah. Hukum dan keadilan bukan lagi milik rakyat. Hukum sudah menindas bagi masyarakat menengah ke bawah," kata Aprilia Supaliyanto, Vice Presiden KAI disela peresmian posko aduan dan pendampingan dampak krisis hukum, HAM, krisis demokrasi di kantor DPD KAI DIY, Jumat 16/10/2020. April menjelaskan, hal ini menjadi persoalan yang serius dan perlu mendapat atensi semua pihak bukan saja mereka yang bergelut di bidang hukum. Baca juga Menanti Panen, Petani Bantul Resah Dengan Serangan Burung Pasalnya, krisis di bidang itu ditengarai bakal berdampak cukup serius kepada hal lain yang bakal mengganggu tatanan sistem bermasyarakat. "Hukum mengalami situasi yang cukup mencemaskan karena Indonesia sebagai penyandang status negara hukum atau rechtsstaat dianggap telah berubah ke negara kekuasaan atau machtsstaat," kata dia. Sejumlah fenomena yang terjadi belakangan dianggapnya cukup mendukung argumentasi itu. Baca juga Kecamatan Banguntapan Terapkan Layanan Drive Thru untuk Salurkan Beras PKH Seperti misalnya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang ditanggapi secara represif oleh aparat kemananan. Hal ini mencerminkan proses demokrasi di Indonesia tidak lagi sesuai dengan upaya dalam ketertiban bangsa dan bernegara. "Tokoh yang kritis konstruktif malah ditahan. Pelaku yang jelas terang-terangan melakukan kejahatan bebas berkeliaran karena kejahatannya tidak menyinggung kekuasaan," ucapnya. Baca juga Diskominfo DI Yogyakarta Sedang Upayakan Penanganan Blank Spot di Kawasan Pegunungan Untuk itu dia berharap pembukaan posko aduan dan pendampingan dampak krisis hukum, HAM, dan krisis demokrasi di kantor DPD KAI DIY mampu menjadi jawaban publik terhadap hukum yang sewenang-wenang. Ketua DPD KAI DIY, Adv Rudianto Aschari menyebut, pihaknya tidak hanya menunggu aduan dari masyarakat untuk ikut serta dalam penyelesaian hukum di wilayah setempat, namun KAI DIY juga bakal memberlakukan sistem jemput bola guna memastikan pelayanan hukum mampu menyentuh masyarakat akar rumput. "Kami juga bakal bekerja sama dengan pihak-pihak yang konsen dengan isu tersebut. Sehingga harapan semua pihak akan layanan hukum yang adil dan bisa diakses kalangan luas bisa terwujud," katanya. Dalam kesempatan itu DPP KAI Pusat juga menyerahkan surat ketetapan pengurus kepada DPD KAI DIY untuk periode mendatang dengan susunan Ketua DPD KAI DIY Adv. Rudianti Aschari, SH, Wakil ketua Akhlis Mukhidin, dan Sekertaris Daerah Adv. Andika AFS, SH. * Last updated Sep 22, 2021 Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat DPD KAI Jabar saat ini tengah melaksanakan Diklat Khusus Profesi Advokat DKPA Angkatan XV tahun 2021, yang dibuka secara resmi pada Jumat 03/09 di Grand Hotel Preanger, Bandung, Jawa Barat. Menurut Ketua DPD KAI Jawa Barat, Moch. Lukman Chakim, SH., MH., dengan penambahan advokat hasil DKPA XV nanti maka jumlah advokat anggota KAI yang tercatat di kantor sekretariat DPD KAI Jabar seluruhnya mencapai orang. Sebagian besar dari jumlah itu, orang tercatat sebagai advokat yang berdosilili di Bandung Raya. Saat ini para calon advokat berjumlah 110 peserta tersebut mendapatkan diklat yang dibawakan oleh sejumlah pembicara, mulai dari pakar hukum, baik akademisi maupun praktisi, peserta yang berlangsung selama delapan kali pertemuan setiap Jumat dan Sabtu, yang berakhir pada 25 September 2021. Sebagai informasi tambahan, DKPA angkatan XV 2021 diikuti para calon advokat yang telah dinyatakan lulus pada penyelenggaraan Ujian Calon Advokat UCA KAI Jawa Barat pada 9 April 2021. DKPA saat ini diselenggarakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menyesuaikan status kota Bandung yang masuk kedalam status Level 3 PPKM. Setelah para calon advokat selesai menjalani DKPA, mereka selanjutnya akan dilantik menjadi advokat oleh Presiden DPP KAI dan kemudian wajib mengikuti acara pengucapan sumpah advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

kongres advokat indonesia jawa tengah